Sidoarjo, SuryaNews.my.id - Minggu, 03 Mei 2026 / Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Kalipecabean menggugurkan sejumlah calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan alasan diduga terlibat sebagai tim sukses salah satu kandidat kepala desa.
Panitia Pilkades menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah adanya laporan dari masyarakat serta hasil penelusuran internal panitia. Dugaan keterlibatan dalam tim sukses dinilai bertentangan dengan prinsip netralitas dalam penyelenggara pemilihan.
“Kami menerima laporan dari BPD dan setelah kami lakukan klarifikasi, terdapat indikasi bahwa beberapa calon KPPS tidak netral. Oleh karena itu, kami mengambil keputusan untuk menggugurkan mereka,” pungkasnya.
Menurutnya, netralitas KPPS menjadi syarat utama demi menjaga keadilan dan kredibilitas pelaksanaan Pilkades. Panitia, lanjutnya, berkomitmen menjalankan seluruh tahapan sesuai aturan yang berlaku.
Namun, keputusan tersebut menuai tanggapan dari sebagian warga. Salah satu calon KPPS yang digugurkan, membantah tudingan sebagai tim sukses dan menilai keputusan panitia kurang transparan.
“Saya tidak merasa menjadi tim sukses. Tidak ada bukti yang jelas, tiba-tiba saya dinyatakan gugur,” ucapnya.
Warga lainnya juga meminta panitia memberikan penjelasan terbuka terkait mekanisme penilaian dan dasar pengambilan keputusan tersebut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Menanggapi hal itu, panitia Pilkades menyatakan terbuka terhadap masukan dan siap memberikan klarifikasi lebih lanjut kepada pihak yang berkepentingan. Mereka juga menegaskan bahwa keputusan diambil berdasarkan pertimbangan objektif dan demi menjaga integritas proses pemilihan.
Tokoh masyarakat setempat mengimbau agar semua pihak dapat menahan diri serta mengedepankan dialog guna menjaga suasana tetap kondusif menjelang pelaksanaan Pilkades.
“Perbedaan pendapat hal yang wajar, tapi harus diselesaikan dengan komunikasi yang baik agar tidak memicu konflik di masyarakat,” pungkasnya.
Hingga saat ini, polemik terkait pengguguran calon KPPS tersebut masih menjadi perhatian warga. Diharapkan, adanya penjelasan resmi dari panitia dapat memberikan kejelasan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat desa. *Red/Jn*
Editor : Rafa